Hidayat, Faizal (2021) Analisis Framing Menurut Perspektif Robert Entman Dalam Berita Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.Com. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
![[img]](http://etheses.iainmadura.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Cover_TBIN.pdf Download (33kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Lembar_Persetujuan_Pembimbing_TBIN.pdf Download (173kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Lembar_Pengesahan_TBIN.pdf Download (274kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Abstrak_TBIN.pdf Download (188kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Daftar_isi_TBIN.pdf Download (9kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_BAB I_TBIN.pdf Download (450kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_BAB II_TBIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_BAB III_TBIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_BAB IV_TBIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) |
|
Text
Faizal_Hidayat_20170701071024_Daftar_Pustaka_TBIN.pdf Download (307kB) |
|
Text
Faizal Hidayat_20170701071024_Surat_Pernyataan_keaslian_karya_dan_Persetujuan_Publikasi_TBIN.pdf Download (435kB) |
Abstract
Kata Kunci : Analisis Framing, berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsinya. Tugas, wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas telah diatur, di samping itu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berjalan secara sinergi dengan lembaga lainnya agar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat optimal. Yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat, maka diperlukan kedudukan yang sejelas-jelasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas dan teratur. Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama; Bagaimana bentuk analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com. Kedua; Bagaimana pengaruh analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com Sumber data dalam penelitian ini adalah “pemberitaan Capim KPK di media Kompas.com. Data tersebut dirumuskan dengan transkip wawancara dan catatan hasil pengamatan di lapangan. Sumber data non manusia adalah dokumen atau gambar yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, cek hasil intervieu, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com merupakan media online publik yang dipengaruhi oleh konstelasi politik dengan ideologi yang berkembang di sekitarnya termasuk kekuasaan yang berlangsung. Pemilihan calon pimpinan KPK adalah salah satu isu yang sensitif dan menjadi komoditas politik dari kekuatan-kekuatan yang ada. Pemerintah menjadi salah satu bagian dari kekuatan politik tersebut, yang bertarung dalam isu Pemilihan calon pimpinan KPK. Dalam pemberitaan pemilihan calon pimpinan KPK, pemerintah menempati posisi tertentu yang dibaca oleh Kompas.com dengan cara memframing bahwa pemilihan calon pimpinan KPK adalah bagian dari upaya menghapus dan menuntaskan korupsi di Indonesia. Analisis framing dalam pandangan Robert Entman adalah memberikan pemahaman berita sebagai produk ideologi mediamassa supaya lebih masuk akal dalam pemaknaan berita tersebut. Empat bagian utama sebagaimana framing Entman, yaitu: “Define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Proses kuasa bahasa menjadi ritual yang seringkali tidak disadari oleh wartawan sendiri. Para penggerak demokrasi tidak perlu diwawancarai karena mereka tidak layak berita. Dengan demikian analisis peneliti bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? m_072 ?? ?? m_090 ?? |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Tadris Bahasa Indonesia |
| Depositing User: | Mrs Elhamah Nandika Bintan |
| Date Deposited: | 11 Apr 2022 01:52 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 01:52 |
| URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/2679 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
 |
View Item |