Status Halal Produk Makanan Umkm Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Pamekasan

Syafiana, Elma (2022) Status Halal Produk Makanan Umkm Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Pamekasan. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_Cover_HES.pdf Download (167kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_Lembar_Persetujan_Pembimbing_HES.pdf Download (117kB)
	Text ELMA SYAFIANA_183810229019_Lembar Pengesahan_HES.pdf Download (135kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_Abstrak_HES.pdf Download (153kB)
	Text ELMA SYAFIANA _18382042038_DAFTAR ISI_HES.pdf Download (269kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_BAB I_HES.pdf Download (356kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_BAB II_HES.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_BAB III_HES.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_BAB IV_HES.pdf Download (402kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_BAB V_HES.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_Daftar_Pustaka_HES.pdf Download (215kB)
	Text ELMA SYAFIANA_18382042038_Surat_Pernyataan_Keaslian_Karya_Dan_Persetujuan_Publikasi_HES..pdf Download (145kB)

Abstract

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Undang-undang, UMKM. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertfikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. peroses medapatkan sertfikat halal yang sulit, serta memiliki berbagai tahapan mulai dari pengeceken tempat produksi, pengawasan tiap-tiap pengolahan bahan-bahan, baku hingga menjadi bahan jadi atau produk yang siap dipasarkan harus sesuai dengan syarat-syarat dari LPPOM-MUI. UMKM yang ada di Kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan banyak yang belum bersertifikat halal, namun telah mencantumkan logo halal di luar kemasan yang di jual di antaranya Tahu Kemasan Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Proses Produk Makanan UMKM di Kecamatan Pamekasan dan bagaimana perspektif UU. No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan di Kecamatan Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, Wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Pamekasan tidak semua pelaku usaha mempunyai sertifikasi halal karena menurut pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi dirasa ribet dan susah pelaku usaha tersebut juga menganggap produk yang digunakan sudah aman dan halal dikonsumsi konsumen. Menurut perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 semua Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari itu tidak semua Pelaku UMKM di Kecamatan Pamekasan memenuhi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelanggaran yang terdapat pada Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat pada pasal 27 dan pasal 56

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	Mr Imam Ghozali
Date Deposited:	11 Dec 2023 05:01
Last Modified:	11 Dec 2023 05:01
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4437

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item