Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progrosif dan Undang-undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)

Anisia, Anisia (2023) Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progrosif dan Undang-undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang). Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

	Text Anisia_19382012115_Cover_HKI.docx.pdf Download (17kB)
	Text halaman persetujuan.pdf Download (131kB)
	Text Anisia_19382012115_pengesahan_HKI.pdf Download (162kB)
	Text Anisia_19382012115_Abstrak_HKI.docx.pdf Download (381kB)
	Text Anisia_19382012115_Daftar_Isi_HKI.docx.pdf Download (188kB)
	Text Anisia_19382012115_BAB I_HKI.pdf Download (398kB)
	Text Anisia_19382012115_BAB II_HKI.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text Anisia_19382012115_BAB III_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text Anisia_19382012115_BAB IV_HKI.docx.pdf Download (419kB)
	Text Anisia_19382012115_BAB V_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text Anisia_19382012115_Daftar_Pustaka_HKI.docx.pdf Download (134kB)
	Text Anisia_19382012115_keaaslian tulisan_HKI.pdf Download (156kB)

Abstract

Kata Kunci: Perjodohan Anak, Hukum Progresif, UU No.12 TPKS Penelitian ini berlatar belakang pada tradisi perjodohan dini. Telah diketahui bersama bahwa di Desa Bancelok sudah biasa terhadap tradisi perjodohan dini yang dilakukan antar orang tua untuk melaksanakan perjodohan pada anaknya, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak anak, mayoritas perjodohan dini terjadi terhadap anak perempuan. sehingga banyak anak perempuan yang tidak melanjuti sekolahnya. Orang tua memaksa menjodohkan anaknya dengan berlandasan adat istiadat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Oleh sebab itu, orang tua merasa yakin bisa memilih calon untuk anaknya demi masa depannya. Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana proses perjodohan anak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang? 2) Bagaimana perjodohan anak perspektif hukum progresif dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (Case Study). Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masyarakat Desa Bancelok sudah terbiasa dengan perjodohan anak, mayoritas perempuan, Perjodohan terjadi kepada anak dibawah umur 19 tahun, dan mengubah KK untuk nambah umur agar bisa membuat KTP, anak terpaksa menerima perjodohan karna bentuk patuh terhadap orang tua, orang tua menjodohkan anaknya karna unsur kekerabatan dan harta yang tidak ingin jatuh ke tangan keluarga lain, juga tidak ingin anaknya sangkal, beberapa diantaranya rentan waktu tertentu dalam adanya keharmonisan dan keromantisan rumah tangga. 2) fenomena perjodohan anak menimbulkan adanya ketidak adilan terhadap hak anak, dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum progresif, dimana hukum progresif disini hukum yang mencari keadilan dan kebenaran atau semua orang sama dimata hukum. Juga dalam Undang-Undang TPKS menjelaskan bahwa jika terjadi pemaksaan perkawinan, maka diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada pasal 10 ayat 1 UU TPKS

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syari'ah > Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User:	Mrs Elhamah Nandika Bintan
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:36
Last Modified:	25 Jun 2024 03:36
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5696

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item