Status Hukum Perkawinan Beda Agama Pascaterbit SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Perkawinan Islam

Fathoni, Achmad (2024) Status Hukum Perkawinan Beda Agama Pascaterbit SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Perkawinan Islam. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura.

	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_COVER_HKI.pdf Download (109kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_HALAMAN PERSETUJUAN_HKI.pdf Download (26kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_HALAMAN PENGESAHAN_HKI.pdf Download (211kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAGIAN AWAL_HKI.pdf Download (326kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_ABSTRAK_HKI.pdf Download (113kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_DAFTAR ISI_HKI.pdf Download (33kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAB I_HKI.pdf Download (335kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAB II_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAB III_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAB IV_HKI.pdf Download (286kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_BAB V_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_DAFTAR PUSTAKA_HKI.pdf Download (185kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_PERNYATAAN KEASLIAN_HKI.pdf Download (143kB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_LAMPIRAN_HKI.pdf Download (1MB)
	Text ACHMAD FATHONI_22380021018_RIWAYAT HIDUP_HKI.pdf Download (82kB)

Abstract

Kata kunci: Perkawinan beda agama, SEMA, Hukum positif, Hukum Perkawinan Islam Perkawinan beda agama merupakan peristiwa yang kontroversial di kalangan masyarakat. Pasalnya aturan yang terdapat di Indonesia tidak secara tegas melarang maupun memperbolehkan perkawinan beda agama. Pada pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan keyakinan dan agama yang dianut masing-masing dan harus dicatatkan. Artinya aturan perkawinan beda agama tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, pencatatan perkawinan beda agama dijelaskan pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006. Berlandaskan aturan tersebut baru-baru ini, banyak pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga masyarakat banyak mendesak agar pengadilan tidak mengabulkannya karena tidak sesuai dengan agama yang dianut pemohon. Oleh karenanya, ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang berisi perintah agar pengadilan menolak permohonan perkawinan beda agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023? Dan bagaimana status hukum perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif dan hukum perkawinan Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa hermeneutika hukum dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data primer yaitu SEMA nomor 2 tahun 2023 dan sumber data sekunder berupa buku atau jurnal terkait yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pertama, adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 melarang permohonan perkawinan beda agama yang secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama. Kedua, hukum perkawinan beda agama setelah adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif adalah dilarang dengan syarat terdapat undang-undang yang memperkuatnya. Ketiga, menurut perspektif hukum perkawinan Islam, perkawinan beda agama pada era sekarang tidaklah diperbolehkan baik bagi laki-laki maupun perempuan Muslim yang akan menikahi dari golongan ahli kitab ataupun bukan golongan ahli kitab.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AS Academies and learned societies (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Program Pascasarjana > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Shakhshiyah)
Depositing User:	Mr. Qori` wahyudi
Date Deposited:	02 Jul 2024 06:59
Last Modified:	02 Jul 2024 06:59
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/6261

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item