Annasurrohman, Annasurrohman (2024) Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sampang). Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Annasurrohman_20382071007_Cover_HTN .pdf Download (223kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Halaman Persetujuan_HTN.pdf Download (138kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Halaman Pengesahan_HTN.pdf Download (201kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Abstrak_HTN.pdf Download (112kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Daftar Isi_HTN.pdf Download (182kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_BAB I_HTN.pdf Download (470kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_BAB II_HTN.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_BAB III_HTN.pdf Download (700kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_BAB IV_HTN.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Daftar Pustaka_HTN.pdf Download (408kB) |
|
Text
Annasurrohman_20382071007_Pernyataan Keaslian Tulisan_HTN.pdf Download (197kB) |
Abstract
Kata Kunci: Pemilihan; Kepala Daerah; Kepastian Hukum Prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam negara-negara demokrasi moderen. Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Putusan MK dalam kasus ini memiliki dampak penting terhadap proses Pilkada di Kabupaten Sampang. Keputusan ini menunjukkan keputusan akhir terkait dengan hasil Pilkada dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak terkait. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan peran penting MK dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme penetapan pemilih pada pemilihan ulang berdasarkan peraturan Perundang-undangan? 2) Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan Bupati Sampang, dengan putusan melakukan pemilihan suara ulang. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendektan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan pemilih pada pemilihan ulang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 58 bahwasannya Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Maka dari hasil penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai. 2) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil pemilihan Bupati Sampang, dengan putusan melakukan pemilihan suara ulang yaitu Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sudah mempertimbangkan beberapa putusan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku. Ketidaksamaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) memiliki selisih yang cukup signifikan pasca dilakukannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebanyak 1% dari total surat suara sah
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 25 Oct 2024 01:50 |
Last Modified: | 25 Oct 2024 01:50 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7275 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |