Analisis Konstitusional Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Kamilah, Hikmatul (2025) Analisis Konstitusional Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-SAMPUL DAN COVER.pdf Download (173kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH_21382072026_Hal persetujuan .pdf Download (163kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH_21382072026_HAL PENGESAHAN .pdf Download (303kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-ABSTRAK.pdf Download (167kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-DAFTAR ISI.pdf Download (172kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-BAB I.pdf Download (360kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH-21382072026-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB)
	Text HIKMATUL KAMILAH_21382072026_KEASLIAN TULISAN.pdf Download (276kB)

Abstract

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Konstitusional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan karena menindak lanjuti aksi demonstasi para kepala desa seluruh Indonesia. Mereka meminta perpanjangan masa jabatan yang terdapat dalam Pasal 39 dalam undang undang desa menjadi 8 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode jabatan, karena dinilai terlalu singkat dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa dalam memimpin desa. Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu; pertama, bagaimana problematika masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa? kedua, bagaimana analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) kemudian dipadukan dengan pendekatan sejarah (Historical Approach). Hasil penelitian ini adalah; pertama, problematika dalam masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan banyak implikasi negatif seperti rentan menimbulkan penyelewengan kekuasaan, korupsi, oligarki dan politik dinasti. Masa jabatan yang lama akan menghambat berjalannya demokrasi di desa, serta menghambat kesempatan bagi orang-orang yang dinilai mampu untuk memajukan desa, menjadi atau memiliki keinginan memajukan desa. Perpanjangan masa jabatan hanya menimbulkan sedikit implikasi positif seperti meningkatkan stabilitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sudah inkonstitusional atau menyalahi konstitusi dan tidak mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan. Masa jabatan kepala desa jelas tidak selaras dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 7, juga tidak selaras dengan masa jabatan Gubernur, Bupati/Walikota yang memiliki masa jabatan 5 tahun dengan 2 periode masa jabatan. Masa jabatan 5 tahun tersebut sudah dianggap sangat ideal dan mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mrs Elhamah Nandika Bintan
Date Deposited:	04 Jul 2025 06:01
Last Modified:	04 Jul 2025 06:01
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/8405

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item