Lutfa, Lutfa (2025) Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pembentukan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
![[img]](http://etheses.iainmadura.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Lutfa_21382072061_cover.pdf Download (255kB) |
|
Text
Lutfa-21382072061_Halaman Persetujuan.pdf Download (383kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_Halaman Pengesahan.pdf Download (449kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_Abstrak.pdf Download (352kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_Dartar isi.pdf Download (406kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_BAB I.pdf Download (481kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_Daftar Pustaka.pdf Download (432kB) |
|
Text
Lutfa_21382072061_ keaslian tulisan.pdf Download (216kB) |
Abstract
Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Pamekasan, berwenang untuk membentuk Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Peraturan Bupati tersebut dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu; pertama, bagaimana unsur-unsur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021? kedua, bagaimana tinjauan siyasah syar’yyah terhadap pembentukan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada sumber data primer yaitu Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bahan hukum sekunder antara lain dari buku dan jurnal hukum, serta penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, kemudian data dianalisis secara deskriptif analitik. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, dalam pembuatan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, secara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum terpenuhi dengan baik, yaitu meliputi asas kejelasan rumusan, asas kehasilgunaan, serta asas keterbukaan. kedua, dari sisi perspektif siyasah syar’iyyah terutama siyasah tasyri’iyyah yang membahas mengenai mekanisme kebijakan yang dilaksanakan masyarakat berdasar atas ajaran syariat yang mana tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan syariat yaitu memudahkan perempuan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kewajiban masa iddah. Namun dalam substansi yang diatur dalam pasal 8 menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melaksanakannya, serta terdapat Pegawai Negeri Sipil yang belum mengetahui atas Peraturan Bupati tersebut.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Mrs Elhamah Nandika Bintan |
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 06:01 |
| Last Modified: | 04 Jul 2025 06:01 |
| URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/8406 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
 |
View Item |