Analisis Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

Alfaini, Nuri (2025) Analisis Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_SAMPUL_HTN..pdf

Download (76kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_HALAMAN PERSETUJUAN_HTN.pdf

Download (260kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_HALAMAN PENGESAHAN_HTN.pdf

Download (515kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_ABSTRAK_HTN.pdf

Download (223kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030-DAFTAR ISI_HTN.pdf

Download (145kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030-BAB I_HTN.pdf

Download (224kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_BAB II_HTN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (283kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_BAB III_HTN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (247kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_BAB IV_HTN.pdf

Download (373kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_BAB V_HTN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_DAFTAR PUSTAKA_HTN.pdf

Download (207kB)
[img] Text
NURI ALFAINI_20382072030_PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN_HTN.pdf

Download (455kB)

Abstract

Kata kunci : Analisis, Sistem Pengawasan, Sistem Pemilihan Kepala Desa Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia untuk membangun kualitas Pemilu dalam tingkat desa yang diatur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejumlah regulasi tentang PILKADES masih dapat dikatakan lemah karena tidak mengatur secara konkret tentang sistem pengawasan dalam pelaksanaan kepala Desa, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik setiap pemilihan. Pengawasan dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti panitia pilkades, BPD, pemerintah daerah, serta masyarakat namun yang paling berperan yaitu panitia sebagai pengawas dalam pelaksanaan pilkades dan juga sebagai penyelenggara acara, Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yakni : pertama, Bagaimana sistem pengawasan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang undangan? Kedua, Bagaimana sistem pengawasan pemilihan kepala desa di desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan dan data yang diperoleh bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti langsung kepala desa, panitia pemilihan kepala desa, dan masyarakat desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, sistem pengawasan dalam pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 56 ayat 1 UU NO. 3 tahun 2024 tentang desa dan PP No 47 tahun 2015 tentang desa menjelaskan bahwa BPD bertanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa dan panitia sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal ini menjadi kurang kondusif karena tidak adanya lembaga khusus untuk pengawasan Pilkades. Kedua, sistem pengawasan pada pemilihan kepala desa di desa Grujugan kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Dalam pelaksanaan Pilkades di desa Grujugan panitia sebagai pengawas dan juga pelaksana, dengan adanya dua tugas yang bersamaan seperti pengawas dan pelaksana maka pengawasan yang kurang kondusif dalam pemilihan serta masyarakat yang kurang memahami aturan hukum, maka dari itu perlu adanya pengawasan khusus untuk pemilihan kepala desa, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir konflik pilkades yang terjadi di desa.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mrs Elhamah Nandika Bintan
Date Deposited: 04 Jul 2025 06:01
Last Modified: 04 Jul 2025 06:01
URI: http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/8409

Downloads

Downloads per month over past year

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item View Item