Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor. 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Keluarga

Ni'matunnuriyah, Ni'matunnuriyah (2021) Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor. 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Keluarga. Masters thesis, IAIN Madura.

	Text a). Ni'matunnuriyah_20170722042_Cover_HKI.pdf Download (122kB)
	Text b). Ni'matunnuriyah_20170722042_Lembar_Persetujuan_Pembimbing_HKI.pdf Download (287kB)
	Text c). Ni'matunnuriyah_20170722042_Lembar_Pengesahan_HKI.pdf Download (178kB)
	Text d). Ni'matunnuriyah_20170722042_Abstrak_HKI.pdf Download (281kB)
	Text e). Ni'matunnuriyah_20170722042_Daftar isi_HKI.pdf Download (187kB)
	Text f). Ni'matunnuriyah_20170722042_BAB I_HKI.pdf Download (391kB)
	Text g). Ni'matunnuriyah_20170722042_BAB II_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (779kB)
	Text h). Ni'matunnuriyah_20170722042_BAB III_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text i). Ni'matunnuriyah_20170722042_BAB IV_HKI.pdf Download (613kB)
	Text j). Ni'matunnuriyah_20170722042_BAB V_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text k). Ni'matunnuriyah_20170722042_Daftar_Pustaka_HKI.pdf Download (423kB)

Abstract

ABSTRAK Ni’matunnuriyah, 2020, Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor. 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Keluarga, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum dan Dr. Erie Hariyanto, M. H. Kata Kunci: Peraturan Daerah, bantuan hukum, masyarakat miskin, perkara keluarga. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, khususnya bagi masyarakat miskin. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menjunjung asas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, Pamekasan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Bantuan Hukum tersebut selayaknya diberikan kepada masyarakat secara cumacuma dalam setiap perkara, termasuk perkara keluarga yang notabenya berasal dari kalangan orang miskin. Namun, Perda Bantuan Hukum tersebut masih belum dilaksanakan sepenuhnya disebabkan belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar pelaksanaaan peraturan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara keluarga? Dan mengapa perkara keluarga penting untuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin? Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan metode penelitian pustaka, yakni dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh melalui dokumen dan analisis isi hingga memperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara keluarga di Pamekasan seyogyanya juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Namun dalam Perda bantuan hukum di Pamekasan justru perkara perdata Islam seperti perkara keluarga tidak diatur dalam Perda bantuan hukum. Kedua, perkara perdata Islam seperti perkara keluarga sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang berhak dan layak mendapat bantuan hukum sedang perkara tata usaha seperti yang disebutkan dalam Perda Kab. Pamekasan Nomor 10 Tahun 2015 pihak terdakwa atau tergugatnya adalah merupakan Aparatur Sipil Negara yang sudah pasti tidak termasuk dalam golongan orang miskin. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin khususnya dalam perkara keluarga urgen untuk diadakan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	?? m59A ??
Divisions:	Program Pascasarjana > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Shakhshiyah)
Depositing User:	Mr rony hari
Date Deposited:	24 Feb 2021 04:41
Last Modified:	24 Feb 2021 04:41
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1109

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item