Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita ASN Yang Dipoligami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Nurrochman, Mohammad Ilham (2021) Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita ASN Yang Dipoligami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

	Text 1. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Cover_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 3. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Lembar Persetujuan Pembimbing_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 4. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Lembar Pengesahan_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 5. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Abstrak_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 6. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Daftar Isi_HKI.pdf Download (478kB)
	Text 7. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_BAB I_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 8. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_BAB II_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text 9. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_BAB III_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text 10. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_BAB IV_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 11. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_BAB V_HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text 12. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Daftar Pustaka_HKI.pdf Download (476kB)
	Text 2. Mohammad Ilham Nurrochman_ 20170702011055_Surat Pernyataan Keaslian Karya dan Persetujuan Publikasi _HKI.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Wanita ASN, Poligami, PP No. 45 Tahun 1990. PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan wanita ASN menjadi isteri poligami karena menurut tujuan PP ini agar wanita yang bekerja sebagai ASN tidak lalai dalam menjalankan tugasnya selain itu ASN sebagai contoh suritauladan terhadap masyarakat. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 bahwasannya pada pasal 4 ayat 2 seakan-akan adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan terhadap wanita, dimana peraturan ini lebih memihak kepada laki-laki dalam izin perkawinan poligami ASN. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kedua, bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap wanita Aparatur Sipil Negara yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris, sumberdata diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi informannya adalah beberapa aktivis gender, sedangkan analisisnya menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data berupa, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan uraian rinci. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama pengaturan tentang larangan bagi wanita ASN untuk menjadi isteri poligami tertera pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 yang berbunyi: “Wanita ASN tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Kedua, jika dilanalisis dari kesetaraan gender, pemberlakuan larangan bagi wanita ASN menjadi isteri poligami tidak memenuhi kriteria kesetaraan gender dengan alasan: tidak adanya kesempatan yang sama antara ASN laki-laki dengan perempuan, mengandung deskriminasi terhadap wanita, merampas hak wanita dalam hal perkawinan dan pekerjaan, serta adanya potensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	?? 3B3_1 ?? ?? m_047 ?? ?? m_173 ??
Divisions:	Fakultas Syari'ah > Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User:	Mrs Elhamah Nandika Bintan
Date Deposited:	06 Dec 2021 02:40
Last Modified:	06 Dec 2021 02:40
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1887

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item