Pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis perespektif hokum islam dan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 (studi terhadap tradisi di kalangan pesantren di kecematan palengaan kabupaten pamekasan)

Wahdi, Ali (2022) Pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis perespektif hokum islam dan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 (studi terhadap tradisi di kalangan pesantren di kecematan palengaan kabupaten pamekasan). Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura.

	Text COVER.pdf Download (194kB)
	Text Hal. Persetujuan.pdf Download (152kB)
	Text Hal. Pengesahan1.pdf Download (272kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (357kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (379kB)
	Text BAB I.pdf Download (822kB)
	Text BAB II.pdf Download (619kB)
	Text BAB III.pdf Download (449kB)
	Text BAB IV.pdf Download (577kB)
	Text BAB V.pdf Download (775kB)
	Text BAB VI.pdf Download (300kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (502kB)
	Text Hal. Keaslian.pdf Download (175kB)

Abstract

Kata Kunci: Pelaksanaan, hak ijbar, gadis pesantren Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa problem bagi gadis kalangan santri kecamatan palengaan tentang beberapa hal yang terjadi setelah melaksanakan nikah secara ijbar dimana seorang gadis tersebut harus meninggalkan jenjang yang itu semua sangat disayangkan oleh para gadis kalangan pesantren . Fokus penelitiannya, yaitu: (1)bagaimana tradisi hak ijbar bagi seorang wali dari seorang gadis di kalangan pesantren kecamatan palengaan?, (2) kenapa tradisi hak ijbar bagi wali dari seorang gadis terjadi di kalangan pesantren?, (3) bagaimanakah pandangan hokum islam tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan? 4. Bagaimana komparasi hokum islam (fiqh) dengan undang undang no. 1 tahun 1974 berkaitan dengan hak ijbar? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Adapun tekhnik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang di peroleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian di analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu data yang di peroleh kemudian di kumpulkan, di rangkum secara deskriptif dan sistematis dan di analisis dengan teori Hukum Islam(Maqasyid Syariah) yaitu untuk menemukan suatu hukum pada peristiwa baru. Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa, pertama Mereka paham bahwa dalam islam melaksanakn hak ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren di kecamatan palengaan adalah menjadi tradisi yang sama sekali tidak menabrak syari’at islam dan juga tidak meresahkan masyarakat justru mereka meyakini dengan begitu maka tujuan hidup dan keselamatan kekhormatan anak gadisnya akan lebih mudah.kedua dan apa yang mereka msyarakat kecamatan palengaan lakukan dalam ijbar tersebut adalah hasil runding atau musyawarah antara sesepuh bahkan dengan pengasuh pesantren dimana gadis perempuanya mondok. Ketiga, Dalam hukum islam melaksanakan hak ijbar bagi wali mujbir itu hukumya boleh sebagaimana dijelaskan oleh Hadis Rasululllah SAW tentang kewajiban wali untuk meminta idzin kepada anaknya yang tsayib/janda sementara tidak perlu minta idzin kepada yang bikr/perwan, serta pendapat Ulama’ Syafi’iyah yang menegaskan pula bahwa boleh melaksanakan hak ijbar dengan syarat (1) Jika tidak terdapat permusuhan yang nyata antara kedua pihak anak dan walinya. Seumpama ada potensi permusuhan namun tidak nampak nyata, maka potensi tersebut tidak dapat menggugurkan hak wali mujbir. (2) Apabila tidak ada permusuhan antara Si anak dengan bakal suaminya yang bersifat kekal dan secara dhahir dan secara bathin bisa diketahui oleh orang hidup di sekelilingnya. Semisal si anak hendak dinikahkan dengan orang yang dibencinya atau orang yang menghendaki keburukan dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah.( 3) Apabila calon suami sekufu. (4) Apabila calon mempelai adalah orang yang mampu memberinya mahar. Keempat syarat ini merupakan syarat wajib bagi sahnya akad pernikahan. Jika terjadi kekosongan salah satu dari keempatnya, maka batallah akad pernikahan itu apabila ia tidak dimintai izin dan menyatakan ridla dengannya. (5) Jika menikahkan sang anak dengan mahar mitsil, (6) jika mahar mitsil tersebut terdiri atas barang berharga negara, (7) apabila mahar tersebut dibayar tunai. Tiga syarat yang terakhir adalah syarat untuk bolehnya wali mengakadkan. Dengan demikian, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tersebut sama sekali kecuali bila nyata bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Dan bila ia memaksa tetap melakukannya, maka ia berdosa, meskipun akadnya tetap sah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AS Academies and learned societies (General) H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Program Pascasarjana > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Shakhshiyah)
Depositing User:	Mr. Qori` wahyudi
Date Deposited:	02 Dec 2024 03:21
Last Modified:	02 Dec 2024 03:21
URI:	http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7647

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item