Kedudukan Izin Orang Tua Untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 Dan Mażāhib Al-Arba’ah (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki Dan Mazhab Hambali)

Hikmahsary, Adinda Putri (2024) Kedudukan Izin Orang Tua Untuk Melangsungkan Perkawinan (Analisis Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 Dan Mażāhib Al-Arba’ah (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki Dan Mazhab Hambali). Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

[img] Text
A. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_COVER_HKI.pdf
Download (664kB)
[img] Text
C. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_HALAMAN PERSETUJUAN_HKI.pdf
Download (321kB)
[img] Text
D. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_HALAMAN PENGESAHAN_HKI.pdf
Download (86kB)
[img] Text
E. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_ABSTRAK_HKI.pdf
Download (517kB)
[img] Text
F. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_DAFTAR ISI_HKI.pdf
Download (349kB)
[img] Text
G. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_BAB I_HKI.pdf
Download (817kB)
[img] Text
H. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_BAB II_HKI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
[img] Text
I. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_BAB III_HKI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (902kB)
[img] Text
J. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_BAB IV_HKI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (322kB)
[img] Text
K. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_DAFTAR PUSTAKA_HKI.pdf
Download (958kB)
[img] Text
I. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_BAB III_HKI.pdf
Download (902kB)
[img] Text
B. ADINDA PUTRI HIKMAHSARY_20382012007_PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN_HKI.pdf
Download (79kB)

Abstract

Kata Kunci: Izin Orang Tua, Perkawinan, Mażāhib Al-Arba’ah Perdebatan mengenai izin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Undang-Undang di Indonesia dan Mażāhib Al-Arba’ah, di mana Undang-Undang menetapkan batas usia 21 tahun untuk memerlukan izin orang tua, sementara pandangan ulama berbeda dalam hal keharusan izin wali tanpa batasan umur yang jelas. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami norma-norma hukum dan sosial terkait perkawinan di berbagai konteks. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang�Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974?. 2). Bagaimana kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut pendapat Mażāhib Al�Arba’ah (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)?, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974 dan untuk mengetahui kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut pendapat Mażāhib Al-Arba’ah (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali) Untuk menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), kemudian data dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi), selanjutnya di interpretasikan dalam sebuah kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama: Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan kata wali dalam persyaratan perkawinan akan tetapi hanya menyebutkan orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya sebelum melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun, apabila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka peranan orang tua tidak ada sama sekali. Kedua: Dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali bahwasannya syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali. Sehingga sah ataupun tidak sahnya pernikahan tergantung dari izin dan restu dari wali, Sedangkan dengan Mazhab Hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa wali tidak lagi diperlukan bagi wanita yang sudah berakal, dewasa, baligh, juga janda. Artinya membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri), maupun menjadi wali bagi wanita lainnya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah
Depositing User: Mrs Elhamah Nandika Bintan
Date Deposited: 19 Dec 2024 04:36
Last Modified: 19 Dec 2024 04:36
URI: http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7775

Downloads

Downloads per month over past year

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item View Item